Kemajuan perekonomian suatu negara ditentukan salah satunya oleh kuatnya mediasi antar sektor keuangan seperti lembaga penjamin dengan para pelaku usaha. Dengan berbagai dinamika yang terjadi di sektor keuangan dan perekonomian yang bertransisi ke arah digital, Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) memutuskan untuk meninjau ulang
Pengangkatan hakim merupakan sebuah ikhtiar untuk mencari manusia yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum, masuk akal bila dalam sistem yang lebih terbuka dan demokratis sekarang ini, ada suatu proses pemilihan hakim yang menjamin tersaringnya orang-orang terbaik dengan kualitas terbaik. Untuk itu, kondisi saat ini dalam hal
Pemilihan umum merupakan sebuah proses demokrasi bagi warga negara dalam memilih pemimpin serta wakilnya untuk duduk di kursi pemerintahan melalui sistem pemilihan. Dikutip dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Ada
Kondisi kehidupan masyarakat terus berkembang sesuai dengan dinamika pembangunan dan tuntutan zaman. Akibatnya, aktifitas kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan tanah semakin hari semakin bertambah dan bahkan semakin kompleks. Tidak seimbangnya antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah otomatis akan menimbulkan permasalahan pertanahan. Kepastian hukum akan tanah merupakan sesuatu hal yang mutlak yang harus ada guna
Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia resmi menjadi Guru Besar di Bidang Ilmu Hukum UMY ditandai dengan Orasi Ilmiah Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum di Sportorium UMY pada Rabu (25/5). Mukti Fajar mengangkat tema “Hukum dan Kesejahteraan: Konsep
Dr. Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum. berhasil meraih gelar Doktor dari Universitas Gadjah Mada. Dosen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tersebut dinyatakan lulus Doktor Hukum setelah mempertahankan disertasi berjudul ‘Pergeseran Hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum’ pada Jum’at (28/01). Melalui penelitian tersebut. Bagus merumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji, antara lain:
Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) sebagai Organisasi Profesi Advokat di Indonesia sudah memberikan banyak manfaat bagi para praktisi, pemerhati, dan aktivis hukum sejak 1985. UMY, yang didalamnya terdapat Fakultas Hukum memahami pentingnya keterlibatanya dengan organisasi hukum penting di Indonesia layaknya IKADIN. Oleh karena itu, UMY melakukan perpanjangan MoU dengan IKADIN pada Kamis (13/01). Dalam acara ini
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bersama Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kebumen telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara tentang Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya Manusia (12/01). Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh Dr. Teguh Purnomo, S.H., M.Hum., M.Kn selaku Ketua DPC Peradi Kebumen dan Iwan Satriawan, S.H., MCL., PhD selaku
Dalam rangka melakukan studi banding implementasi Kampus Merdeka, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang (UMPalembang) melakukan kunjungan ke Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada Senin (25/10). FH UMPalembang mengirimkan 5 perwakilannya ke FH UMY antara lain: Dr. Asvic Helida, S.Hut., M.Sc (Ketua LPM UMPalembang) Dr. Hj Sri Suatmiati, S.H., M.Hum (Dosen Pembina UMPalembang) Mona Wulandari, S.H.,
Dean Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D was invited as a speaker on Roundtable Discussion entitled “The Development of the Judicial Appointment Process in Malaysia, Indonesia & Turkey” on Thursday (7/10). The program was held by Ahmad Ibrahim Kulliyyah of Laws (AIKOL) International Islamic University Malaysia (IIUM) in collaboration with the Faculty of Law Universitas